BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia.

Wewenang BPD antara lain :

• Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa
• Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
• Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
• Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
• Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat

Fungsi BPD :

• Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa
• Menyatakan pendapat

Tugas BPD :

• Mengajukan rancangan Peraturan Desa
• Mengajukan pertanyaan
• Menyampaikan usul dan pendapat
• Memilih dan dipilih
• Memperoleh tunjangan

Adapun Susunan Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Samangki:

Ketua           : Usman. H

Wakil Ketua : M. Saing Saribu

Sekretaris    : A. Jumriati., S.E

Anggota       : 

1. Imran
2. Rosnawati
3. Asriadi
4. Ikbal
5. Arfah
6. Ardi