KEGIATAN MUSYAWARAH DESA

Menyerap Aspirasi Kelompok Rentan Untuk Penyusunan RKPDes Tahun 2024 Desa Samangki Gelar Musyawarah Inklusi.

Desa Samangki, 12 Juli 2023

Pemerintah desa Samangki bersama Forum Anak, Forum Perempuan, dan Disabilitas melakukan Musyawarah khusus yang dikenal dengan istilah Musyawarah Inklusi. Musyawarah ini digelar sebagai tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2024 yang inklusif.

Musyawarah tersebut bertujuan untuk memperluas keterlibatan masyarakat dalam penentuan prioritas pembangunan desa dan memastikan bahwa kepentingan kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, disabilitas dapat diakomodasi dalam perencanaan pembangunan desa. Anggota forum anak, forum perempuan, dan disabilitas berdiskusi secara terfokus untuk mrnghasilkan daftar usulan/program prioritas untuk rencana pembangunan yang akan dituangkan dalam RKPDes Tahun Anggaran 2024.

Kepala Desa Samangki, Hj. Darwana S.Pd, dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Kepala Desa juga berharap musyawarah ini dapat membantu pemerintah desa dalam menentukan prioritas pembangunan desa yang lebih tepat saaran dan berpihak pada kepentingan masyarakat rentan.

Pendamping Desa, Ihsanul Amri, mengatakan bahwa Musyawarah inklusi ini memang digelar secara khusus bagi kelompok rentan dan termarginalkan, yakni perempuan, anak dan disabilitas. Sebetulnya ada juga kelompok lansia, namun  kita sejauh ini masih belum membentuk kelompok/forum lansia.  Menurut Pendamping Desa yang akrab dipanggil Pak Ihsan itu, Perencananaan pembangunan yang inklusif sejatinya dapat mendengarkan dan mengakomodasi pendapat dan usulan-usulan mereka. Dalam musyawarah-musyawarah desa pada umumnya, meski kelompok rentan ini diundang/disertakan, namun mereka cenderung pasif dan tidak membuka diri untuk berpendapat dan mengusulkan kepentingannya karena mereka tidak memiliki kpercayaan diri. Dengan model musyawarah inkulsi seprti ini, mereka akan dapat berbicara, menyatakan pendapat dan usulan pembangunan yang mewakili kepentingannya secara terbuka dan bebas, katanya. (Pen/Rinaldi).